Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

Apapun Kebijakan di Desa Musyawarah Desa Penentunya

Musyawarah Desa (Musdes) merupakan puncak dari penentu semua kebijakan di Desa, hasil musdes tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan bersifat sakral karena hasil keputusannya adalah mutlak berdasarkan pemikiran dari berbagai unsur di Desa.

Musdes idealnya dilaksanakan pada kuartal ke dua atau pada bulan juni sampai dengan september, sebelum Musdes biasanya diadakan dulu Musyawarah Dusun (Musdus). Musdus dilakukan sebagai penggalian usulan dari masing-masing dusun atau wilayah terkecil di Desa, yang kemudian hasil Musdus tiap dusun akan dibawa dalam Musdes, tentu dengan skala prioritas sehingga ketika usulan diangkat dalam Musdes sudah bersifat Final.

Musdes hanya dilakukan satu kali, paling banyak dua kali dalam setahun yakni Musdes awal dan Musdes Perubahan jika dalam perjalanannya APBDes perlu mengadakan Perubahan. Musdes Awal dilaksanakan paling lambat bulan September Tahun berjalan dan Musdes Perubahan dilakukan pada September tahun berikutnya.

Siapa sih yang melaksanakan Musdes?

Musdes dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diikuti oleh Kepala Desa, Camat, Kapolsek, Danramil, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Organisasi Perangkat Daerah Lintas Sektoral seperti Dinas Pendidikan melalui UPT Pendidikan Kecamatan atau Kepala Sekolah dilingkungan Desa, Dinas Kesehatan Puskesmas, Pertanian, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TP.PKK Desa, Bidan Desa, Forum Anak, Karang Taruna, Tokoh Pemuda dan semua unsur yang ada di Desa.

Berbeda dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Musdesus dilaksanakan karena sesuatu hal tertentu yang bersifat mendesak. Seperti kondisi sekarang sesuai arahan Kementrian Desa bahwa dalam percepatan penanggulangan penyebaran covid-19 maka dipandang perlu Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka pemulihan ekonomi serta penanganan warga dampak covid-19.

Musdesus dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan terkait kondisi darurat untuk menentukan kebijakan atau langkah langkah nyata seperti adanya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Musdesus diperlukan untuk menentukan kriteria dan siapa saja yang berhak memperoleh Bantuan. disinilah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif atau corong aspirasi warganya untuk kemudian hasil musyawarah yang disepakati akan diteruskan oleh Pemerintah Desa sebagai eksekutornya.

warga akan mengetahui hasil musdesus ketika apa yang menjadi bahasan dan kesepakatan benar benar terealisasi seperti pembagian bantuan dan diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai dengan kuota kriteria serta besaran bantuan yang diterima.

hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Kabupaten Brebes Fitra Jawa Tengah Adi Assegaf, S.Kom bahwa semakin aktif BPD dan Masyarakat dalam menjalankan pembangunan maka kebijakan pembangunan tersebut akan semakin tepat sasaran, sebab membangun bukan berdasarkan pada keinginan namun berdasar pada kebutuhan masyarakat. ujarnya

Kendala yang dihadapi adalah ketika harus mengorbankan kegiatan yang sudah menjadi kesepakatan pada Musdes Awal. mau tidak mau Pemerintah Desa harus memberikan ruang anggaran dengan cara merestrukturisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

segala bentuk pengeluaran anggaran yang ditimbulkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes.P)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *