supardi BPD pepedan
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

BPD Desa Sangat Perlu Mendapatkan Peningkatan Kapasitas

Ketua BPD Pepedan Supardi mengatakan, bahwa pengurus dan anggota BPD akan studi banding ke Kebumen ini adalah bagian dari peningkatan kapasitas dan difasilitasi dari dana desa, dengan harapan terjadi peningkatan keilmuan dan pemahaman BPD di daerah lain, sehingga ke depan ada pengaruh BPD dalam mendukung pemerintahan desa. Pesan Supardi kepada warga, Jangan takut mengusulkan aspirasi warga kepada BPD, karena ini adalah tugas dari BPD, yaitu menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi yang ada lewat Musyawarah Desa.

Walaupun bertindak kecil apa yang kita kerjakan namun kita harus percaya bahwa sesuatu yang kecil pastinya akan memiliki dampak yang besar, ibarat filosofi kehidupan ” Bertindak lokal Berdampak Global” bagaimana inovasi walikota bandung dengan basis internet saja bisa menjadi inovasi yang luar biasa, jangan takut dengan inovasi dan pada prinsipnya BPD Desa sangat mendukung sepenuhnya usulan warga dengan kekuatan tertinggi pada Musdes.

” Musdes di pepedan tidak pernah bergejolak, warganya sangat kondusif dalam merencanakan dan membangun desa, ” Tutur Supardi saat menyampaikan pandangannya pada acara  Pendampingan Pendidikan Untuk Semua yang dilaksanakan di Aula Balai Desa Pepedan, Senin ( 07/09/2020).

Filosofi Dana Desa 

Filosofi dan Tujuan Dana Desa yakni untuk peningkatan kualitas hidup, dimana dana desa ini bersumber dari APBN sebagai wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur & mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal-usul dan/atau hak tradisional. Selain itu bahwa Filosifi dana desa yakni meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Tujuan dari Dana Desa yakni meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Selain itu bahwa BPD melakukan tugasnya karena ada amanat hukum sesuai di peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 dimana pada pasal 19 disebutkan bahwa pasal 1 dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, pasal 2 dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Dana Desa

Adapun prioritas dana desa yakni pertama, Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kedua, Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. dan Ketiga adalah  Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Kehadiran UU tentang Desa menjadi angin segar bagi warga di desa, pasalnya menurut supardi bahwa UU Nomor 6 tahun 2014 menjadikan posisi BPD di Desa memiliki bargaining position. dimana di dalam regulasi dana desa itu Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;

Selain itu, kehadiran dana desa bisa mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Realitas di Musdes Menurut BPD

Pengaruh fisik di Musdes menjadi hal yang dominan dalam usulan warga, untuk memikirkan persoalan investasi pendidikan sepertinya dianggap tidak penting, mestinya ini perlu upaya penyadaran warga secara berkelanjutan bagaimana merubah pikirannya agar tidak hanya fisik yang dipikirkan, tapi non fisik seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak. Sekian tahun minta pembangunan jalan atau infrastruktur, kenapa saat anak lulus SMA kok yang dipikirkan pindah ke kota besar, kenapa tidak memikirkan bagaimana mereka bisa kuliah. Sepertinya BPD juga harus mendapatkan peningkatan kapasitas minimal setahun 2 kali.

Lokal Koordinator FITRA Kabupaten Brebes Adi Assegaf mengatakan, Bila semakin banyak masyarakat yang memberikan aspirasi kepada Pemerintah Desa dan BPD mengelola serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musdes, maka pembangunan desa semakin partisipatif.

Kontributor : Bahrul Ulum | KBC-01 tinggal di Kota Brebes

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.