Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

Forum BPD Sangat Penting Untuk Kemajuan Desa

Bukan hanya Forum Badan Kerjasama Antar Desa (FBKAD) saja yang penting yang ada di level Kecamatan dimana mereka bekerjasama atau bersinergi diantara satu desa dengan desa yang lainnya.  Namun Forum Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki peranan yang penting di tingkat Desa, pastinya, dengan adanya BPD maka akan mendorong terciptanya transparansi di tingkat Desa, jangan sampai fungsi kontrol desa menjadi beku atas kekuasaan eksekutif desa, karena fakta yang ada masih di dominasi oleh kepala desa.

BPD harus menjadi sebuah institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaan termasuk menjadi wadah atas partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan sebagai tempat kebijakan publik di desa, termasuk bisa menjadi alat kontrol dalam sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Kalau mau Kepala Desa tidak dijerat hukum maka dalam penyelenggaraan pemerintah desa, visi misi Pemerintahan Desa harus sejalan dengan Kepala Desa dan BPD, karena BPD sebagai pengawas desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.

BPD mempunyai tugas menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran dan mengawasi pemerintah desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah di republik ini harus mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, namun fakta dilapangan masih terjadi juga penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

BPD juga harus cepat meluruskan, jangan dibiarkan sampai berlarut-larut persoalan desa bisa kemudian kepala desa terjebak dalam jeratan hukum. Jika ada sebuah ketidakbenaran di level desa, maka BPD inilah yang melaporkan awal kepada inspektorat atas masalah yang ada di Pemerintahan Desa, nantinya inspektorat ini akan menindaklanjuti pengaduan dari BPD.

Kedudukan Kepala Desa dan BPD adalah mitra sehingga harus ada musyawarah dan mufakat, ini maksudnya musyawarah berbicara tentang proses dan mufakat berbicara tentang hasil, ini artinya bahwa sebuah proses pastinya melalui musyawarah untuk mufakat. Sesuatu hal harus dibicarakan di musyawarah dusun, atau musyawarah desa, disanalah legitimasi proses perencanaan, penganggaran dan kekuatan tertinggi demokrasi di level desa. Sehingga amanah yang ada dalam hasil Musdus, Musdes dan Musrengbangdes ini menjadi salah satu entry point penting bahwa desa akan bisa membangun.

Wajar saja Koordinator Fitra Jateng di Brebes Adi Assegaf menjelaskan tentang persoalan masalah BPD, Fitra sebagai lembaga transparansi anggaran yang fokus pada masalah anggaran dan juga pemerintah dan layanan publik memandang perlu bahwa Forum BPD di level Kecamatan dan Kabupaten harus di bentuk dimana mereka bisa berinteraksi dan bermusyawarah bersama-sama, ketika ada yang tidak paham maka yang paham bisa sharing informasi yang pernah dipelajarinya. Praktek-praktek terbaik BPD yang sesuai dengan regulasi harus disampaikan dalam forum BPD ini.

Menurut Adi Assegaf, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa maka kualitas pembangunan semakin baik, semakin terbuka dalam pengelolaan keuangan desa maka masyarakat makin percaya dengan pemerintahan desa.

Selain itu, semakin aktif BPD dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan maka kebijakan pembangunan tersebut akan semakin tepat sasaran, sebab membangun bukan berdasarkan pada keinginan namun berdasar pada kebutuhan masyarakat, bila semakin banyak masyarakat yang memberikan aspirasi dan aduan kepada Pemerintah Desa dan BPD mengelola serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musdes, maka pembangunan desa semakin partisipatif.

Jangan sampai BPD hanya sebagai lembaga simbol saja ada, namun tidak mempunyai posisi tawar, harapnya jelas ada dan mempunyai daya tawar yang sangat penting dalam perubahah demokrasi di desa. BPD harus dapat melaksanakan amanat Undang-undang tentang BPD yang termuat dalamUndang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan desa. BPD memiliki anggota yang berasal dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

Penulis : Bahrul Ulum |KBC-01| Tinggal di Brebes

 

KBC-01

KBC-01

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *