IMG-20191218-WA0122
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

Monitoring Program GKB di Lembaga PKBM

Perencanaan yang baik akan membantu kita dan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan. Apabila kita sudah tahu apa keterbatasan kita, akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk mencari bantuan dan mencari jalan keluarnya. Minimal bisa mencarikan alternatif pemecahan alternatifnya dan bisa melakukan mitigasi resikonya apabila tujuan kita tidak tercapai dalam proses pelaksanaan kegiatannya.

Sebuah perencanaan juga dilakukan secara bertahap, perencanaan juga harus matang, karena semakin baik perencanaan, maka tingkat kegagalan untuk implementasi bisa ditangani sedini mungkin, seorang perencana harus bisa berfikir dahulu mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya serta yang bertanggungjawab atas semua kegiatan yang dilakukan tersebut.

Steiner menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses memulai dengan berbagai sasaran, kebijakan, batasan strategi, dan juga rencana yang terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan berbagai keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja serta umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru.

Terkait perencanaan dalam GKB di lembaga Non Formal yaitu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. PKBM ini bisa berupa tingkat desa ataupun kecamatan. Mereka mendapatkan porsi yang lebih banyak untuk pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) kembali bersekolah, jika diprosentase maka 70 persen ATS memilih kembali bersekolah di Lembaga Non Formal yaitu PKBM dan 30 persen memilih kembali lagi ke satuan pendidikan formal. Sehingga wajar jika intervensi ATS yang dikembalikan ke sekolah, melalui dua pilihan yaitu formal dan non formal, dan ternyata garda terdepan pengembalian ATS yaitu di lembaga Non Formal dibawah naungan PNFI melalui PKBM.

PKBM yang sudah berijin operasional dari Diknas atau yang sudah terakreditasi menjadi sebuah pilihan bagi ATS yang ingin belajar, selain tidak begitu formal dalam memakai seragam, juga sangat dinamis dalam proses pembelajaran, karena bisa masuk sekolah di waktu pulang dari kerja atau seminggu tidak setiap hari masuk sekolah. Mereka bisa berbagi waktu dengan pihak pengelola, dan bisa didekatkan dengan peserta didik, misalnya membuat pokjar atau kelompok belajar, disinilah peserta didik merasakan dekat lokasi dan mudah mengakses layanan pendidikan.

PKBM juga harus mendata ATS yang masuk di lembaganya, sasaran anak GKB adalah mereka yang berusia 7-21 tahun. Bagi usia  ini Negara hadir lewat dana BOP Kesetaraan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C.

Kejar paket A setara SD/MI, Paket B itu setara SMP/MTs, dan Kejar Paket C setara SMA/SMK/MA, proses pembelajaran yang membedakan, jika formal dilaksanakan pada pagi hari hingga siang hari, dan setiap hari senin-sabtu, sedangkan jika non formal pembelajaran bisa siang hari, sore hari, malam hari, tergantung kesepakatan antara pengelola PKBM dan kesempatan belajar di PKBM, selain itu kalau peserta didik PKBM tidak diwajibkan pagi seragam resmi, asalkan berangkat rutin, dan anak tersebut menggunakan pakaian yang rapi maka pihak pengelola menerima dengan lapang dada.

Perencanaan PKBM dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, melalui Bidang PNFI, disanalah mereka akan berkoordinasi secara rutin, baik itu berapa jumlah anak yang akan masuk belajar di tahun ini, administrasi lengkap atau tidak, termasuk koordinasi pembiayaan dana dari pusat agar anak-anak yang dari siswa GKB usia 7-21 tahun ini tidak dikenakan biaya alias gratis dan mereka mendapatkan kepastian pembiayaan dari BOP Kesetaraan.

Tim GKB Kabupaten bersama dengan FMPP dan Bidang PNFI melakukan monitoring atas apa yang sudah dilakukan oleh PKBM ini, dan memastikan ATS GKB yang dilembaganya tetap bersekolah, mendapatkan pembelajaran dengan baik, dan saat ada anak yang drop out maka dilakukan home visit dari PKBM dan tim monitoring juga mendatangi ke anak tersebut dengan menghadirkan orang tua siswa tersebut, sehingga mereka kembali lagi ke sekolah kembali.

Pernak-pernik alasan mereka keluar masuk PKBM karena motivasi belajar disamping sudah menurun, tidak ada sangsi yang ketat, sehingga bisa terjadi juga anak yang masuk di PKBM kemudian keluar dari paket tersebut dan memilih bekerja ke tempat yang lain, untuk mencari upah karena kebutuhan keluarga yang sangat mendesak, biasanya bekerja karena tuntutan kebutuhan hidup orang tuanya dan ada adik kandungnya yang harus dibantu oleh tenaga kakaknya, sehingga memilih berhenti dari pendidikan sekolahnya dan membantu orang tua dengan pergi ke jakarta dan daerah sekitarnya.

Pengalaman Monitoring di PKBM 

Format monitoring di PKBM memang di desain sendiri dari Bidang PNFI Dindikpora Kabupaten Brebes. Tim monitoring tinggal mengisi format yang dibuat oleh bidang PNFI dan tim menanyakan sesuai dengan kondisi yang ada di PKBM, bagaimana kondisi ATS yang belajar, dan berapa yang droup out setelah belajar. Sementara belum ada mekanisme format monitoring GKB khusus di PKBM yang sudah dibakukan, dan ini menjadi PR bagi Kabupaten Brebes agar ke depan di tahun 2020 menggunakan format yang terstandarisasi dan mereka yang akan dimonitor juga paham seperti apa saja item yang akan dimonitor, sehingga dokumen yang akan disajikan bisa disiapkan dan dijelaskan satu persatu. Mekanisme pelaporan dengan Rapidpro sementara belum bisa berjalan di lembaga PKBM untuk pelaporan ATS, tapi pengelola PKBM siap dengan model format rapidpro demi kebaikan dan umpan balik.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.