Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp

Peningkatan Kapasitas BPD Desa Mutlak Diperlukan Untuk Kemajuan Desa

Sinau Bareng Oleh BPD agar pembangunan desa di desa tepat waktu dan tepat guna, semangat Berdesa begitulah hari ini Koordinator Forum Indonesia Transparansi Anggaran Jawa Tengah untuk  Kabupaten Brebes Adi Assegaf mengatakan dalam diskusi publik Kabupaten Brebes melalui statusnya. Betapa pentingnya sebuah lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja di Pemerintahan Desa.

Adi menambahkan semakin aktif BPD dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan maka kebijakan pembangunan tersebut akan semakin tepat sasaran, sebab membangun bukan berdasarkan pada keinginan namun berdasar pada kebutuhan masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa mestinya jangan sampai melupakan dari prinsip perencanaan pembangunan itu sendiri, yang bersifat akuntabel serta responsif gender dan inklusif bahwa program atau kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dan harus dirasakan oleh kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan kelompok rentan lainnya.

Kenapa BPD Harus Belajar Peningkatan Kapasitas 

Mengutip tulisan di speakindonesia.org bahwa Peningkatan kapasitas (capacity building) merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan. Perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi. Peningkatan kapasitas itu bisa saja berbentuk pengembangan masyarakat atau community development, training atau pelatihan, seminar/lokakarya/workshop, penyusunan buku atau modul dan ragam lainnya dimana ada transfer ilmu dari mereka yang praktisi kepada peserta, ataupun bisa saja sebaliknya mereka yang ingin belajar itu kemudian mendatangi tempat dan mencari beberapa referensi yang ditemui.

Peningkatan kapasitas mutlak diperlukan, seiring dengan banyak masalah yang muncul di pemerintahan desa, sehingga perwakilan BPD juga harus menambah ilmu dan pengetahuannya di lokasi dimana ada BPD yang sudah mempunyai keunggulan ataupun pernah melakukan praktek terbaiknya dalam rangka menjalankan fungsi BPD selama ini dengan baik dan benar.

BPD juga diperbolehkan mendapatkan dana desa untuk kegiatan peningkatan kapasitas, karena dalam urusan peningkatan kapasitas masuk dalam aspek pemberdayaan, seperti halnya dengan Kader Posyandu pun diharapkan mendapatkan peningkatan kapasitas dan para pemuda karang taruna ataupun anak yang ada di desa, mereka ini kan penggerak desa, dan bisa menjadi sarana bagi desa untuk memajukan desanya dan memahami secara luas akan regulasi, penganggaran, dan prakte-praktek terbaik dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran di desa, bagaimana cara menerapkan modul sekolah anggaran yang ada.

Dampaknya dari pelatihan peningkatan kapasitas ataupun studi banding dari Perwakilan BPD ke BPD yang lainnya yang lebih maju karena menerapkan praktek terbaiknya akan menumbuhkembangkan semangat membangun bagi warganya, termasuk BPD ini akan meniru ataupun mereplikasi sesuatu hal yang dianggap bagus dari BPD yang dikunjungi kemudian diterapkan di desanya. Tentunya tidak semudah mengembalikan telapak tangan disaat mereka sudah mendapatkan ilmu dari studi banding atau pelatihan, karena semua pasti berproses dan proses itu tidaklah murah sahabat.

Upaya pengembangan kapasitas itu bagian penting dalam perubahan sikap dan karakter, karena perubahan butuh proses dan pastinya belajar akan berdampak pada performance atau para kepatuhan akan regulasi yang ada, jika malah sebaliknya maka apa yang sudah dilakukan dalam peningkatan kapasitas akan sia-sia belaka.

Peningkatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan ketrampilan dan kemampuan individu saja, tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai misinya secara efektif dan kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

UNDP (2006) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan (memecahkan masalah) yang dimiliki seseorang, organisasi, lembaga, dan masyarakat untuk secara perorangan atau secara kolektif melaksanakan fungsi, memecahkan masalah serta menetapkan dan mencapai tujuan.

Apa yang dilakukan oleh BPD Desa Kubangpari Kecamatan Kersana ke BPD Binaan Fitra yakni Desa Kedungoleng dan BPD Kretek harus menjadi momentum penting untuk belajar praktek terbaik dari Desa binaan Fitra ini, dan nantinya bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di Desa Kubangpari, dimana Tupoksi BPD menurut regulasi dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Penulis : Bahrul Ulum | KBC-01 | Tinggal di Brebes

KBC-01

KBC-01

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *